oleh

BPK Dorong Kempupera untuk Selesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Anggota IV BPK Isma Yatun mengatakan pada periode tahun 2021, BPK menargetkan persentase tindak lanjut rekomendasi yang dapat diselesaikan mencapai 80%. Sedangkan penyelesaian tindak lanjut Kempupera semester I Tahun 2021 (sementara) sebesar 60,71%.

“Kami berharap, persentase tindak lanjut rekomendasi yang dapat diselesaikan pada periode pemantauan semester I Tahun 2021 atau semester II Tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi 75% atau bahkan 80% sesuai dengan target BPK secara nasional,” ungkapnya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kempupera Tahun Anggaran 2020, Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga  Polres Pandeglang Gencar Razia Masker

Anggota IV BPK juga menyampaikan, bahwa penyelesaian tindak lanjut Kempupera pada semester II Tahun 2020 adalah sebesar 61,41 persen. Menurutnya, nilai tersebut masih cukup jauh di bawah nilai rata-rata tindak lanjut di lingkungan entitas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV yaitu sebesar 70,20%.

“Hasil telaah kami, bahwa tindak lanjut yang telah selesai (status 1 dan 4) pada semester II Tahun 2020 sebesar 61,41% atau telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.239 rekomendasi dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah sebanyak 38 dari 3.708 rekomendasi,” jelasnya.

Baca Juga  HNSI Provinsi Banten Minta Andika Hazrumy Perhatikan Kesejahteraan Nelayan

LHP atas LK Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK kepada Menpupera Basuki Hadimuljono. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LK Kempupera Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

​Selain menyerahkan LHP tersebut, BPK juga menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN), yang ditujukan untuk mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020.

Baca Juga  Gerindra Minta Pemerintah Berikan Penghargaan Kepada Nakes, Aparat, dan Relawan

“Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2020 tersebut,” ujar Isma Yatun.

Namun demikian, ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan perumusan opini atas LKBUN Tahun 2020.

Menutup sambutannya, Isma Yatun menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara BPK dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kempupera selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini bertujuan untuk memastikan keuangan negara dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. (*/cr2)

Sumber: beritasatu.com

News Feed